Download sekarang
  • Media promosi

  • Pembukuan usaha

  • Info bisnis

  • Buku hutang

Penting! Ini Cara Menghitung Pajak UMKM Paling Update

Cara menghitung pajak UMKM paling baru (Foto:123rf.com)
Cara menghitung pajak UMKM paling baru (Foto:123rf.com)

Bagi kebanyakan orang, membayar pajak memiliki konotasi negatif. Ini karena hasil yang kita peroleh selama satu tahun harus diberikan sebagian kepada pemerintah. Padahal, pajak yang kita setorkan kepada pemerintah digunakan untuk berbagai program pembangunan pemerintah.

Sebagai orang yang mendapatkan penghasilan di dalam negeri, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), juga perlu membayar pajak. Hanya saja, tidak semua pemilik usaha kecil perlu membayar pajak. Pemerintah hanya mewajibkan pajak bagi usaha dengan nilai peredaran bruto atau omzet tertentu.

Pengusaha kecil yang tidak memiliki omzet sebesar itu, tidak perlu kena pajak. Penghasilan yang di bawah batas tersebut masuk dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ini menjadi batas UMKM yang nantinya harus kena pajak.

Berapa besaran pajak untuk UMKM? Bagaimana cara membayar pajak? Simak terus agar kamu tahu lebih banyak mengenai pembayaran pajak UMKM.

Apa itu UMKM dan kategorinya?

Sebelum masuk ke pembayaran pajak, kamu perlu tahu dulu, apakah usaha kamu yang jalankan masuk dalam kategori usaha mikro, kecil, atau menengah. Pengelompokkan usaha ini sudah diatur loh dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Kriterianya bisa kamu lihat di bawah ini.

1. Usaha Mikro:

- Kekayaan bersih: Maksimal Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta

2. Usaha Kecil:

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta – Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar.

3. Usaha Menengah:

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta – Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar.

Nah, jika usaha yang kamu jalankan masih masuk kategori ini, kamu bisa menggunakan pajak UMKM.

Besaran Pajak UMKM

Besaran pajak UMKM
Besaran pajak UMKM

Untuk mengetahui berapa besar pajak yang perlu kamu bayarkan, kamu perlu tahu dulu berapa besaran tarif pajak untuk UMKM. Dengan begitu, kamu bisa mengetahui besaran pajak yang harus kamu bayarkan setiap bulan.

Berdasarkan aturan PP 23/108, UMKM dengan peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar, dikenakan Pajak penghasilan (PPh) final 0,5%. Jadi, pengusaha UMKM dengan omzet Rp 10 juta per tahun, Rp 50 juta per tahun, atau Rp 1 miliar per tahun sama rata terkena PPh final 0,5%.  

Tetapi, peraturan pajak untuk UMKM saat ini, mengacu kepada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ada perbedaan dengan PP 23/2018 yang meringankan pembayaran pajak UMKM.  

Dalam aturan yang baru atau UU HPP, tidak semua omzet dikenakan pajak. Ada omzet yang tidak perlu dikenakan pajak atau penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yaitu jika omzet di bawah Rp 500 juta dalam satu tahun pajak.

Jadi bisa disimpulkan, sesuai dengan ketentuan UU HPP, Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto tertentu (sesuai PP 23/2018) tidak dikenai PPh untuk omzet di bawah Rp 500 juta dalam satu tahun pajak.

Cara Menghitung Pajak UMKM

Dari penjabaran di atas, kamu bisa melihat, penghasilan yang terkena PPh final UMKM adalah yang memiliki omzet di atas Rp 500 juta per tahun. Dengan demikian, pengusaha dengan omzet di atas itu, harus membayar pajak UMKM.

Lalu, bagaimana dengan penghasilan UMKM yang selalu naik turun setiap bulannya? Bagaimana menentukan penghasilan bulan tersebut dikenakan pajak?

Untuk UMKM, pemerintah membebaskan PPh sampai penghasilan mencapai Rp 500 juta di satu tahun pajak tersebut. Sebelum omzet mencapai Rp 500 juta, maka pelaku usaha tidak perlu membayar pajak untuk penghasilannya.

Untuk mudahnya, berikut pemaparan penghitungan pajak UMKM berdasarkan Kementerian Keuangan sesuai UU HPP:

Ambil contoh Bapak A menjalankan toko grosir yang laris di antara agen-agen toko dan warung di daerah tersebut. Bapak A bisa mengumpulkan omzet sekitar Rp 100 juta per bulan. Dengan penjualan setiap bulan, Bapak A mencapai akumulasi omzet Rp 500 juta di Bulan Mei.

Berdasarkan UU HPP, maka sejak Bapak A mencapai omzet Rp 500 juta, penghasilannya setiap bulan terkena PPh final 0,5%.

Dari penjabaran di atas, Bapak A terlihat mengumpulkan omzet mencapai Rp 1,2 miliar dalam setahun. Tetapi, tidak semua omzet ini terkena PPh final. Karena omzet di bawah Rp 500 juta tidak terkenal PPh final, maka, penghasilan Bapak A yang terkena PPh final hanyalah sebesar Rp 700 juta.

Untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayar, Bapak A harus mencari tahu besaran 0,5% dari omzet kena pajak Rp 700 juta. Hasilnya adalah Rp 3,5 juta. Jadi, pajak final yang harus dibayarkan Bapak A adalah Rp 3,5 juta.

Jika dengan aturan sebelumnya, Bapak A tidak mendapat pengurangan Rp 500 juta untuk omzet terkena pajak. Sebelum berlaku UU HPP, Bapak A harus membayar pajak sebesar 0,5% dari omzet Rp 1,2 miliar, yaitu total Rp 6 juta.

Dari sini kita melihat, pajak UMKM berdasarkan UU HPP lebih ringan dibanding aturan sebelumnya.

Cara Membayar Pajak UMKM

Cara membayar pajak UMKM
Cara membayar pajak UMKM

Sebagai Wajib Pajak, kamu perlu menyiapkan adiministrasi dan penghitungan untuk pembayaran Pajak UMKM. Ini adalah sejumlah langkah yang perlu kamu tempuh untuk memenuhi pembayaran pajak UMKM.

1. Memiliki NPWP

Untuk membayar pajak tentulah kamu harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memulai proses administrasi. NPWP memang ditujukan untuk memudahkan proses pembayaran pajak. Tetapi, banyak manfaat bagi UMKM saat memiliki NPWP.

Memiliki NPWP tidak harus membayar pajak. Hanya saja, usaha kamu sudah terdaftar di administrasi pajak. Pada saat usaha kamu semakin berkembang dan harus membayar pajak, kamu tidak perlu repot-repot lagi mengurus administrasi pendaftaran pajak. 

Berikut sejumlah manfaat memiliki NPWP bagi UMKM:

- Sebagai syarat pembayaran pajak

- Memudahkan dalam proses mendapatkan pengembalian kelebihan pajak atau restitusi pajak

- Memenuhi syarat membuat rekening bank

- Memenuhi syarat administrasi untuk mendapat pinjaman dari bank

- Memenuhi syarat untuk membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Dari sini terlihat, dengan memiliki NPWP, pengusaha kecil bisa mendapatkan banyak manfaat. Salah satu persoalan UMKM adalah keterbatasan modal. Jika kamu ingin mencari pendanaan dari perbankan, maka perlu memiliki NPWP untuk memenuhi syarat dari perbankan. Dengan NPWP, kamu juga bisa membuat SIUP. Ini artinya, kamu bisa mengembangkan usaha UMKM ke ranah yang dicakup dalam SIUP. Misalnya, bisa mengikuti tender pengadaan barang atau jasa pemerintah yang nilainya mencapai Rp 15 miliar.

Cara Membuat NPWP

a. Secara online

- Membuka aplikasi e-Registration di alamat ereg.pajak.co.id

- Mengisi formulir pendaftaran

- Menunggu KPP memproses permohonan. KPP akan menerbitkan kartu NPWP sebagai bukti sudah terdaftar di administrasi pajak. Kartu tersebut akan dikirimkan dengan pos ke alamat yang tercatat.

b. Pendaftaran langsung ke kantor pajak

Jika kesulitan dengan fasilitas online, kamu juga bisa langsung mendatangi kantor pelayanan pajak (KPP) tredekat. Kamu bisa bertemu dengan petugas untuk mendapatkan arahan jelas membuat NPWP. Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan kartu NPWP sebagai bukti sudah terdaftar di administrasi pajak. Kartu tersebut akan dikirimkan dengan pos ke alamat yang tercatat.

2. Memenuhi Kewajiban Bulanan

a. Menghitung omzet bulanan

Kamu bisa menghitung omzet bulanan dari rekap penjualan harian, baik yang dilakukan dengan manual maupun elektronik.

b. Menghitung pajak penghasilan

Jika akumulasi penghasilan kamu sudah di atas Rp 500 juta, maka kamu dapat menghitung pajak bulanan yang harus dibayarkan.

c. Membuat kode billing

Kamu bisa membuat kode billing melalui DJP Online atau costumer service bank.

- Buka laman pajak online: http://djponline.pajak.go.id/ dan masukkan nomor NPWP, kata sandi, dan kode keamanan

- Pilih e-billing. Cantumkan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran (KJS) 420.

d. Membayar pajak

Pembayaran pajak bisa dilakukan lewat ATM, melalui e-billing, teller bank, atau internet banking. Pembayaran PPh final UMKM jika dipotong oleh pihak ketiga, maka batas pembayarannya adalah pada tanggal 10 di bulan berikutnya. Jika pelaku usaha melakukan setorannya sendiri, maka batas pembayaran akan jatuh pada tanggal 15 bulan berikutnya.

3. Memenuhi Kewajiban Tahunan

a. Melakukan Pelaporan SPT Tahunan

Pelaporan SPT dilakukan dengan online dengan e-filling DJP Online. Pelaporan SPT Tahunan untuk Orang Pribadi yaitu 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Kesimpulan

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) wajib membayarkan pajak kepada negara. Membayar pajak bukan hanya membawa manfaat memenuhi ketentuan dari pemerintah tetapi juga turut membantu pembangunan ekonomi oleh pemerintah. Peraturan pajak penghasilan (PPh) final untuk UMKM diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Pajak (HPP). Dengan aturan baru ini, penghasilan kamu yang belum mencapai akumulasi Rp 500 juta, tidak akan terkena PPh final UMKM sebesar 0,5%.

Untuk melakukan pembayaran pajak, kamu perlu menyiapkan pembukuan mengenai omzet bulanan. Selanjutnya, mendaftarkan diri kamu untuk mendapatkan NPWP. Saat ini, pembayaran pajak dan mengurus pelaporan tahunan dalam SPT Tahunan sudah bisa dilakukan secara online. Sehingga, mengurus pajak UMKM saat ini lebih mudah. Karena itu, jangan lupa membayar pajak ya!

Yuk, mudahkan pembukuan usahamu dengan BukuMitra!

Download di Google Play Store